Kanada Deportasi Ribuan Warga India, dari Kampus Palsu hingga Pernikahan Pura-Pura
Data tersebut menunjukkan perubahan signifikan dalam penegakan aturan imigrasi Kanada, terutama terhadap warga negara India yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu kelompok terbesar mahasiswa internasional dan pekerja sementara di negara tersebut.
Sepanjang 2025, Kanada mendeportasi 3.779 warga India. Artinya, jumlah deportasi pada paruh pertama 2026 telah mencapai sekitar 88 persen dari total tahun sebelumnya.
Jika tren tersebut berlanjut hingga akhir tahun, 2026 berpotensi menjadi periode dengan jumlah deportasi warga India tertinggi dalam sedikitnya enam tahun terakhir.
Deportasi Warga India Terus Meningkat
Melansir India Today, Senin (10/8/2026), Kenaikan jumlah deportasi terlihat jelas jika dibandingkan dengan data beberapa tahun sebelumnya.
Kanada mencatat 603 deportasi warga India pada 2021. Angka tersebut meningkat menjadi 786 orang pada 2022, kemudian 1.132 orang pada 2023 dan 2.004 orang pada 2024.
Pada 2025, jumlahnya kembali melonjak menjadi 3.779 orang.
Dengan 3.323 deportasi hanya dalam enam bulan pertama 2026, jumlah tersebut bahkan telah melampaui angka tahunan pada periode 2021 hingga 2024.
India juga untuk sementara menggantikan Meksiko sebagai negara dengan jumlah warga yang paling banyak dideportasi Kanada pada 2026.
Dalam enam bulan pertama tahun ini, sebanyak 1.573 warga Meksiko dipulangkan dari Kanada. Sementara itu, deportasi warga India mencapai 3.323 orang.
Meksiko sebelumnya mendominasi daftar tersebut selama lima tahun terakhir, sedangkan India umumnya berada di posisi kedua. India terakhir kali menjadi negara dengan jumlah deportasi terbanyak dari Kanada pada 2020, ketika 1.424 warganya dipulangkan.
Mengapa Warga India Dideportasi dari Kanada?
Deportasi tidak secara otomatis berarti seseorang melakukan tindak pidana. Dalam sistem imigrasi Kanada, seseorang dapat diperintahkan meninggalkan negara tersebut karena berbagai persoalan status keimigrasian.
Beberapa di antaranya adalah masa berlaku visa yang telah habis, permohonan suaka atau pengungsi yang ditolak, ketidakpatuhan terhadap ketentuan izin tinggal, hingga dugaan penyampaian informasi atau dokumen yang tidak benar dalam proses imigrasi.
Canada Border Services Agency (CBSA) menyimpan data mengenai alasan pemindahan seseorang dari Kanada. Namun, rincian alasan tersebut tidak dipublikasikan berdasarkan kewarganegaraan.
Karena itu, tingginya angka deportasi warga India tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kasus memiliki penyebab yang sama.
Ribuan Warga India Masih Menunggu Deportasi
Lonjakan deportasi kemungkinan belum berhenti.
Data resmi pemerintah Kanada menunjukkan terdapat 7.669 warga India dalam daftar pengusiran yang masih berlangsung. Angka ini menjadikan warga India sebagai salah satu kelompok terbesar dalam daftar tersebut.
Kanada memiliki beberapa jenis perintah terkait pemindahan seseorang dari wilayahnya.
Salah satunya adalah departure order, yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meninggalkan Kanada secara sukarela dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak dipatuhi, perintah tersebut dapat berkembang menjadi perintah deportasi.
Ada pula exclusion order, yang pada umumnya melarang seseorang kembali ke Kanada selama periode tertentu. Sementara deportation order dapat mengakibatkan larangan masuk kembali secara permanen, kecuali orang yang bersangkutan memperoleh izin tertulis dari pemerintah Kanada.
Dibandingkan AS, Deportasi dari Kanada Lebih Tinggi
Pengetatan kebijakan Kanada juga terlihat ketika dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Menurut data yang disampaikan Kementerian Luar Negeri India, sebanyak 1.273 warga India dideportasi dari Amerika Serikat antara 1 Januari hingga 22 Juli 2026.
Sementara Kanada telah mendeportasi 3.323 warga India hanya dalam enam bulan pertama tahun ini.
Dengan demikian, jumlah deportasi warga India dari Kanada lebih dari dua setengah kali lipat dibandingkan angka yang dilaporkan dari Amerika Serikat dalam periode tersebut.
Pernikahan Palsu Jadi Sorotan
Meningkatnya pengawasan terhadap warga India juga tidak terlepas dari persoalan integritas sistem imigrasi Kanada.
Laporan internal pemerintah Kanada yang diberitakan sejumlah media menyebut adanya dugaan penggunaan pernikahan pura-pura oleh sebagian mahasiswa internasional asal India untuk memperoleh akses terhadap izin kerja bagi pasangan.
Skema tersebut sebelumnya menjadi salah satu celah yang memungkinkan pasangan mahasiswa internasional memperoleh Spousal Open Work Permit (SOWP).
Melalui izin tersebut, pasangan mahasiswa internasional dapat bekerja di Kanada dan membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga selama masa studi.
Namun, pemerintah Kanada kemudian memperketat aturan SOWP.
Surat kabar Kanada, The Globe and Mail, mengutip dokumen internal pemerintah, melaporkan bahwa praktik tersebut berlanjut hingga perubahan peraturan imigrasi pada tahun 2024 menutup celah tersebut.
Pada 2024, kelayakan program tersebut dibatasi terutama untuk pasangan mahasiswa pascasarjana, sementara sebagian besar mahasiswa sarjana tidak lagi memenuhi persyaratan.
Pembatasan kembali diperketat pada Januari 2025. Program tersebut kemudian lebih difokuskan kepada pasangan mahasiswa yang mengikuti program doktoral, sejumlah program gelar profesional tertentu, serta program pascasarjana dengan durasi minimal 16 bulan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Ottawa mengurangi jumlah penduduk sementara sekaligus memperketat pengawasan terhadap jalur masuk mahasiswa internasional.
Pernah Terjadi Kasus Surat Penerimaan Kampus Palsu
Persoalan integritas dokumen imigrasi juga pernah mencuat pada 2023.
Saat itu, sekitar 700 mahasiswa asal India menghadapi ancaman deportasi setelah diketahui masuk ke Kanada menggunakan surat penerimaan perguruan tinggi yang diduga palsu.
Sebagian besar mahasiswa tersebut berasal dari Punjab. Mereka mengaku menjadi korban konsultan pendidikan yang tidak jujur di India.
Pemerintah Kanada kemudian menunda proses deportasi terhadap ratusan mahasiswa tersebut setelah persoalan itu mendapat perhatian pemerintah India.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dalam sistem imigrasi tidak selalu disebabkan oleh pemohon. Sebagian pemohon dapat menjadi korban pihak ketiga yang menjanjikan jalur masuk ke Kanada dengan menggunakan dokumen atau informasi yang bermasalah.
Daya Tarik Kanada bagi Mahasiswa India Mulai Menurun
Lonjakan deportasi terjadi ketika Kanada sedang melakukan perombakan besar terhadap sistem imigrasinya.
Selama bertahun-tahun, Kanada menjadi salah satu tujuan utama mahasiswa internasional, termasuk dari India. Namun, pemerintah Perdana Menteri Kanada kini berupaya menekan pertumbuhan jumlah penduduk sementara dengan memperketat izin studi dan memperbesar pengawasan terhadap permohonan imigrasi.
Kebijakan tersebut turut berdampak pada jumlah permohonan izin studi dari India yang mengalami penurunan tajam.
Bagi calon mahasiswa dan pekerja asal India, perubahan tersebut membuat kepatuhan terhadap aturan imigrasi menjadi semakin penting.
Pemohon perlu memastikan seluruh dokumen yang disampaikan benar, mempertahankan status keimigrasian yang sah, serta memahami batasan yang melekat pada visa maupun izin tinggal mereka.
Bagi mereka yang mengajukan klaim suaka atau status pengungsi, penolakan permohonan juga dapat berujung pada proses pemindahan dari Kanada apabila tidak terdapat dasar hukum lain untuk tetap tinggal.
Kanada Perketat Jalur Imigrasi
Fenomena deportasi warga India dalam jumlah besar menjadi gambaran perubahan arah kebijakan imigrasi Kanada.
Negara tersebut masih membuka pintu bagi mahasiswa internasional, pekerja, dan pendatang melalui berbagai jalur legal. Namun, pemerintah kini semakin menekankan kontrol terhadap jumlah penduduk sementara, validitas dokumen, serta kepatuhan terhadap persyaratan imigrasi.
Bagi warga India yang masih berencana kuliah, bekerja, atau menetap di Kanada, perubahan kebijakan ini menjadi sinyal bahwa jalur imigrasi tidak lagi dapat dipandang sebagai proses yang relatif mudah.
Kelengkapan dokumen, keakuratan informasi, pemilihan program pendidikan yang memenuhi persyaratan, serta kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal menjadi faktor penting untuk menghindari persoalan hukum imigrasi di kemudian hari.
Dengan masih adanya ribuan warga India yang menunggu proses pemindahan, angka deportasi pada 2026 pun berpotensi terus bertambah hingga akhir tahun. (Oce)
