Perantau Pandai Sikek di Jabodetabek Tolak Trase Tol, Soroti Ancaman Lahan dan Konflik Sosial
JAKARTA — Penolakan terhadap rencana trase jalan tol yang melintasi Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, juga disuarakan masyarakat perantauan. Penolakan itu disampaikan dalam Musyawarah Perantau Ikatan Keluarga Pandai Sikek (IKAPSI) Jabodetabek yang digelar di kawasan Perumnas Klender, Jakarta Timur, Minggu (13/9/2026).
Para perantau menegaskan, mereka tidak menolak pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sebagai proyek nasional. Sikap yang disampaikan adalah penolakan terhadap trase yang dinilai membelah wilayah Nagari Pandai Sikek, khususnya di Jorong Baruah.
Sikap tersebut sejalan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek atau Pangulu Nan Anam Puluah sebelumnya.
“Kami mendukung keputusan Pangulu Nan Anam Puluah untuk menolak trase jalan tol yang akan melewati Kanagarian Pandai Sikek. Tolak!, tolak!, tolak!,” demikian pernyataan dalam siaran pers IKAPSI Jabodetabek, Senin (14/9/2026).
Musyawarah yang dikemas sebagai kegiatan silaturahmi itu dipimpin Ketua IKAPSI Jabodetabek, Adlis Rasyidin. Kegiatan diikuti tokoh perantau, pengurus, serta para ketua rayon IKAPSI yang berada di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Dalam musyawarah tersebut, peserta menilai rencana trase berpotensi menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.
Kekhawatiran terbesar berkaitan dengan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Jika trase tetap direalisasikan melalui wilayah tersebut, masyarakat dinilai berpotensi kehilangan lahan produktif dan tanah ulayat.
“Trase jalan tol yang melewati Pandai Sikek tidak saja akan mengorbankan lahan produktif dan tanah ulayat, tetapi juga berpotensi memecah-belah persatuan anak nagari Pandai Sikek,” demikian catatan hasil musyawarah.
Soroti Minimnya Informasi
Persoalan trase tol, menurut para perantau, juga berkaitan dengan komunikasi antara masyarakat, Pemerintahan Nagari Pandai Sikek, dan pihak yang merencanakan pembangunan.
Warga Pandai Sikek yang tinggal di kampung sebelumnya telah menyampaikan keresahan mengenai rencana trase kepada para perantau.
Sebagian warga mengeluhkan masih minimnya informasi mengenai rencana pembangunan, baik dari pihak perencana jalan tol maupun Pemerintahan Nagari Pandai Sikek.
Musyawarah IKAPSI Jabodetabek kemudian menyoroti perlunya pembenahan sistem komunikasi di tingkat nagari. Transparansi dinilai penting agar informasi mengenai proyek pembangunan tidak berkembang menjadi desas-desus yang memicu keresahan.
Selain trase jalan tol, peserta juga menyinggung sosialisasi pembangunan sejumlah tower BTS di Jorong Tanjuang.
Menurut hasil musyawarah, keterbatasan informasi mengenai berbagai proyek dapat memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat dan berpotensi memicu perpecahan.
“Perlu pembenahan sistem komunikasi yang selama ini dinilai kurang transparan antara pihak Pemerintahan Nagari dengan Badan Perwakilan Rakyat Nagari, KAN dan anak nagari, baik yang di kampung maupun di perantauan,” demikian suara yang disampaikan melalui rilis IKPSI tersebut.
Para perantau juga meminta Pemerintahan Nagari Pandai Sikek memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat. Mereka berharap Sekretaris Nagari memberikan pernyataan tertulis atau keterangan pers terkait berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Langkah tersebut dinilai diperlukan agar masyarakat di kampung maupun perantauan memperoleh informasi yang jelas mengenai proyek pembangunan dan persoalan lain yang berkembang di Nagari Pandai Sikek. (*)
