Apa Arti Desil dalam Program Bansos?
 |
| Infografis penjelasan lengkap Desil dalam program bantuan sosial. (tncm/dinsosp3akabupatenpadangpariaman) |
PEKANBARU, tanjaxNews -- Di tengah masyarakat, khususnya masyarakat kelas dengan ekonomi kurang beruntung saat ini akrab dengan istilah desil. Ini kaitannya dengan hal ikhwal penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Tapi, apa sebenarnya desil itu?
Dalam konteks statistik, desil adalah metode untuk membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi sepuluh bagian yang sama besar. Terdapat 9 nilai desil yang membatasi kesepuluh bagian data tersebut, yang disimbolkan dengan \(D_1, D_2, \dots, D_9\).
Dalam program bantuan sosial dan kebijakan publik di Indonesia, desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi menjadi 10 skala (dari desil 1 hingga desil 10):
.
Seluruh penduduk diurutkan mulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera, kemudian dibagi ke dalam sepuluh lapisan. Masing-masing lapisan mewakili 10% dari total populasi.
Dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), pembagian desil menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berjenjang, dari kelompok paling rentan hingga kelompok paling mapan.
Kelompok Desil 1 sampai 4 biasanya menjadi prioritas utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
Mengutip laman resmi Pemkab Gresik, pembagian kelompok desil meliputi:
Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% termiskin.
Desil 2: Kelompok miskin.
Desil 3: Kelompok hampir miskin.
Desil 4: Kelompok rentan miskin.
Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil.
Desil 6: Kelompok menengah.
Desil 7: Kelompok menengah atas.
Desil 8: Kelompok mapan.
Desil 9: Kelompok kaya.
Desil 10: Kelompok sangat kaya
Pengelompokan tersebut tidak hanya bertumpu pada besaran pendapatan. Pemerintah juga memperhitungkan kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
Dengan indikator yang lebih luas, penilaian kesejahteraan keluarga dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendekati kondisi riil di lapangan.
Fungsi Desil dalam Penyaluran Bantuan Sosial
Keberadaan desil sangat krusial dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Rumah tangga yang berada pada desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas utama dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Kelompok ini dinilai paling membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Beragam bantuan disalurkan dengan merujuk pada peringkat desil, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Selain itu, kelompok desil rendah juga menjadi sasaran asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) dan bantuan sosial lain yang dikelola Kementerian Sosial.
Sementara itu, masyarakat yang berada pada desil 5 masih berpeluang memperoleh bantuan, tetapi sifatnya lebih terbatas dan selektif.
Penyalurannya bergantung pada hasil asesmen lapangan serta kebijakan yang berlaku. Dengan sistem ini, bantuan diharapkan benar-benar diterima oleh keluarga yang paling membutuhkan.
Siapa yang Menentukan Nilai Desil?
Nilai desil tidak ditetapkan secara sembarangan dan tidak muncul otomatis tanpa proses. Penentuannya dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui sistem data terpadu yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS dan kini terintegrasi dalam DTSEN.
Proses ini mengacu pada hasil verifikasi serta validasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, ditambah data dari registrasi sosial ekonomi.
Berbagai variabel digunakan dalam penilaian, mulai dari kondisi fisik rumah, kepemilikan aset, besaran pengeluaran bulanan, hingga jumlah tanggungan keluarga. Dengan kombinasi indikator tersebut, pemerintah berupaya memotret kondisi ekonomi rumah tangga secara objektif.
Pengelolaan data desil berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. Data yang digunakan berasal dari survei Badan Pusat Statistik, data kependudukan dari Dukcapil, serta hasil verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian kondisi ekonomi keluarga.
Lembaga yang Terlibat dalam Penentuan Desil
Penentuan tingkat desil melibatkan koordinasi lintas lembaga agar data yang dihasilkan akurat dan mutakhir. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berperan mengoordinasikan integrasi berbagai basis data, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, DTKS, dan P3KE, ke dalam DTSEN.
Selain itu, beberapa lembaga memiliki peran pendukung penting, di antaranya:
Kementerian Sosial: Penanggung jawab utama pengelompokan desil dan kebijakan pemanfaatan data bansos.
Badan Pusat Statistik: Pelaksana pendataan dan survei kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dukcapil: Penyedia data kependudukan sebagai dasar identitas penerima.
Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, dan BPJS: Penyedia data pendukung untuk validasi penerima manfaat.
Seluruh proses penentuan desil dilakukan melalui sistem data terpadu dan tidak dapat diubah secara manual oleh masyarakat. Saat ini, data kesejahteraan juga dimanfaatkan untuk kepentingan lain, seperti pendaftaran sekolah jalur afirmasi sesuai arahan Dinas Sosial.(oce)
