Polemik Dua Solat Idul Fitri
oleh ReO Fiksiwan
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju mushallā (tanah lapang). Hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian beliau berpaling dan berdiri menghadap jamaah, lalu beliau memberi nasihat dan perintah.” — Abu Sa‘id al-Khudri(HR. Bukhari dan Muslim).
Aroma solat Idul Fitri pekan lalu di Manado belum usai. Pasalnya, ada dua versi solat Id yang berlangsung kemarin dan menyajikan sebuah drama yang lebih mirip panggung politik ketimbang sekadar ritual ibadah.
Di satu pihak, PHBI Sulut dengan penuh kewenangan melanjutkan tradisi puluhan tahun soöat Idul Fitri di Lapangan Sparta Tikala.
Sejak era Walikota Hi. Rauf Moo(1970-1975), tradisi ini lengkap dengan khotib dan imam pilihan. Karena setiap habis solat dan kotbah, para pejabat muslim dan muslim akan langsung silahturahmi di tempat itu.
Kali ini, PHBI Sulut menjatuhkan pilihan pada Ir. Djafar Alkatiri MPdi. MM., seorang dai kondang sekaligus Komisaris BSG yang bahkan tampil meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih dari serangan penyakit.
Setelah itu, kehadiran pejabat non-Muslim, terutama Gubernur dan jajarannya, selain sudah tradisi untuk silaturahmi bersama representasi umat Islam di solat Id Lapangan Tikala dan langsung menunaikan tradisi minal aidin wal faidzin antara umara, ulama dan umat.
Hal itu lazim untuk menambah nuansa bahwa shalat Id di lapangan bukan hanya soal sunnah, melainkan juga arena diplomasi sosial sekaligus politik.
Namun di sisi lain, Ketua BTM Ahmad Yani, Drs. Qudrat Dukalang MSi. memilih jalannya sendiri dengan menggelar shalat Id di masjid dan menunjuk Dr. Drs. Ulyas Taha MSi, Kakanwil Depag Sulut, sebagai khotib.
Fenomena ini jelas tak lazim, karena tradisi lapangan sudah begitu mengakar, tetapi justru di situlah letak satirnya: seolah-olah umat sedang diuji bukan oleh fikih, melainkan oleh ego kelembagaan.
Polemik pun pecah di media sosial, dengan Ketua PBHI Sulut Sahrul Polii menegaskan sunnah muakkadah shalat Id di lapangan, sementara Ulyas Taha membalas dengan retorika bahwa masjid adalah lambang pemersatu umat.
Ironisnya, perdebatan ini lebih banyak mengumbar “aurat” politis daripada membicarakan substansi ibadah.
Dikutip dari Tata Cara Salat Idul Fitri di Lapangan Terbuka Sesuai Sunnah(2026) yang ditulis oleh Chufriani Tanjung, menekankan bahwa pelaksanaan shalat Idul Fitri di lapangan merupakan sunnah yang dicontohkan Rasulullah saw, sehingga dianjurkan bagi umat Islam untuk melaksanakannya di area terbuka selama kondisi memungkinkan
Sementara, hadis sahih riwayat Abu Sa‘id al-Khudri sudah jelas menyebut Nabi senantiasa melaksanakan shalat Id di tanah lapang, kecuali sekali ketika hujan deras.
Meski, Al-Qur’an sendiri pun menekankan dimensi syukur dan takbir, bukan sepenuhnya lokasi.
Tetapi di Manado, lokasi justru menjadi panggung perebutan legitimasi.
Refleksi satir dari peristiwa ini adalah bahwa shalat Id, yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan dan syukur, malah berubah menjadi ajang tarik-menarik kepentingan.
Lapangan dan masjid diposisikan bukan sebagai pilihan fikih, melainkan sebagai bendera institusi yang berhak menancapkan perintah fikih yang disukai dan belum tentu sahih.
Umat pun terjebak dalam dikotomi yang sebetulnya tidak perlu, karena inti dari shalat Id adalah memperlihatkan syiar Islam dan memperkuat ukhuwah.
Jika Rasulullah saw menjadikan lapangan sebagai ruang terbuka untuk kebersamaan, maka polemik di Manado justru memperlihatkan bagaimana ruang terbuka itu kini dipersempit oleh kepentingan.
Dengan demikian, Idul Fitri pekan lalu menjadi cermin bahwa ritual bisa kehilangan makna jika terlalu dibebani simbol politik.
Shalat Id di lapangan atau di masjid seharusnya tidak menimbulkan perpecahan, tetapi kenyataan di Manado menunjukkan bahwa kadang umat lebih sibuk memperdebatkan panggung daripada menghayati pesan kemenangan.
Satirnya, yang diperdebatkan bukan lagi sunnah Nabi, melainkan siapa yang berhak mengatur panggung Idul Fitri.
