Masa Depan Gaza dan Palestina Usai Gencatan Senjata Hamas - Israel
 |
| Israel menggempur Masjid Sousi di Kota Gaza. [AFP] |
tanjaxNews.com, GAZA - Israel dan Hamas pada 9 Oktober 2025
menyepakati fase pertama dari perjanjian gencatan senjata dan pertukaran sandera di bawah rancangan rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.
Inti dari kesepakatan tersebut mencakup; penghentian permusuhan (gencatan senjata) mulai berlaku setelah ratifikasi kabinet Israel dan dalam waktu 24 jam.
Kemudian, Israel menarik pasukan ke garis yang disepakati (partial withdrawal)
Disepakati juga bahwa Hamas melepaskan sandera Israel (hidup dan meninggal) dalam jangka waktu 72 jam setelah mulai berlaku gencatan senjata. Sebaliknya Israel melepaskan ratusan tahanan Palestina sebagai bagian dari pertukaran.
"Israel akan membebaskan sekitar 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup di penjara-penjara Israel dan 1.700 tahanan dari Gaza," ungkap seorang sumber Palestina kepada BBC. Identitas mereka saat ini belum jelas, tetapi daftar yang diajukan Hamas sebelum kesepakatan dicapai mencakup tokoh-tokoh penting yang menjalani beberapa hukuman seumur hidup atas serangan mematikan terhadap warga Israel.
Salah satu tahanan paling terkenal, Marwan Barghouti, tidak akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tersebut, menurut juru bicara Israel.
Mengutip Al Jazeera, Israel telah menegaskan bahwa mereka tidak akan memasukkan Marwan Barghouti (tokoh Palestina yang dipenjara) dalam daftar tahanan yang akan dibebaskan.
Israel juga akan mengembalikan jenazah 15 warga Gaza untuk sisa-sisa masing-masing sandera Israel, menurut rencana Trump.
Meski kesepakatan sudah diumumkan, terdapat beberapa hal teknis yang belum jelas atau masih menjadi perselisihan, seperti jumlah pasti sandera dan tahanan yang akan dilepaskan, tahap penarikan pasukan Israel, serta bagaimana penataan pemerintahan Gaza pascakonflik.
Meski gencatan senjata akan berlaku, laporan menunjukkan bahwa serangan udara Israel masih dilaporkan sebelum atau menjelang implementasi penuh perjanjian.
Peran Donald Trump
Donald Trump menjadi tokoh sentral dalam perundingan ini dengan memperkenalkan rencana perdamaian 20 poin, yang menjadi kerangka perjanjian gencatan senjata ini.
Trump menyebut bahwa “semua sandera akan dibebaskan sangat segera” dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati sebagai langkah awal menuju “perdamaian abadi.”
Ia juga memuji peran mediator seperti Qatar, Mesir, dan Turki dalam mencapai kesepakatan.
Menurut media The Guardian, secara diplomatik, kesuksesan ini bisa dilihat sebagai pencapaian besar politik luar negeri bagi Trump, memperkuat citranya sebagai peacemaker di Timur Tengah.
Namun, beberapa pihak meragukan apakah Trump akan mampu memastikan implementasi penuh dari perjanjian ini, terutama mengingat resistensi di dalam kabinet Israel dari sayap kanan yang menolak kompromi.
Sesuai rencana Trump, ratusan truk yang membawa bantuan kemanusiaan juga akan mulai memasuki Gaza, tempat terjadinya kelaparan yang dikonfirmasi oleh para ahli yang didukung PBB pada bulan Agustus.
Rencana Trump menetapkan bahwa 600 muatan truk akan dikirim setiap hari, tetapi sumber Palestina mengatakan awalnya akan ada minimum pengiriman harian sebanyak 400, kemudian jumlahnya akan bertambah secara bertahap.
Tanggapan Hamas
Hamas menyatakan apresiasi terhadap peran Trump dalam mediasi kesepakatan gencatan senjata.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa meskipun gencatan senjata berlaku, itu tidak berarti mereka menghentikan tujuan perjuangan mereka. Mereka menolak supaya Hamas dilarang berperan pascaperang secara total.
Hamas bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza kepada “pemerintahan teknokrat Palestina” yang di bawah pengawasan Otoritas Palestina dan negara Arab/Islam, tetapi menolak peran asing eksternal tertentu (misalnya Tony Blair atau pemerintahan asing) dalam pengelolaan Gaza.
Juru bicara Hamas, Taher Al-Nounou, menyebut bahwa daftar sandera dan tahanan telah dipertukarkan antara Hamas dan Israel sebagai langkah lanjut dalam negosiasi.
Tanggapan Otoritas Palestina (Pemerintah Palestina / Fatah)
Presiden Mahmoud Abbas memuji kesepakatan gencatan senjata dan menyatakan kesediaan Otoritas Palestina untuk bekerja sama dalam implementasi perjanjian tersebut.
Abbas menyoroti bahwa kesepakatan ini bisa menjadi batu loncatan bagi solusi dua negara (two-state solution) dan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina.
Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, menyebut bahwa elemen-elemen kesepakatan—seperti pertukaran tahanan, pelepasan sandera, dan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza—adalah langkah ke arah “damai dan stabilitas” dalam kerangka proses politik lebih luas.
Tanggapan Pemimpin Arab dan Negara Arab
Banyak negara Arab menyambut perjanjian tersebut dengan optimisme hati-hati dan menyerukan agar implementasi dilakukan segera tanpa hambatan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan memberikan pujian kepada Trump atas “kemauan politik” yang mendorong Israel menyetujui gencatan senjata.
Negara-negara Arab pendukung rencana Trump menekankan bahwa kesepakatan ini harus mengarah pada kemerdekaan Palestina jangka panjang setara, bukan hanya gencatan senjata sementara.
Tetapi ada negara Arab yang tetap skeptis terhadap kemungkinan jangka panjang karena konflik mendalam dan sejarah kegagalan perjanjian sebelumnya. (Misalnya, ada kekhawatiran mengenai apakah Israel benar-benar akan mundur total dan apakah Hamas akan diperbolehkan mempertahankan kekuasaannya)
Peluang dan Tantangan Masa Depan untuk Gaza
Para pengamat internasional menilai, ada beberapa faktor penting yang akan menentukan apakah masa depan Gaza bisa lebih stabil:
Kepatuhan dan pengawasan — keberhasilan gencatan senjata tergantung pada apakah kedua belah pihak benar-benar mematuhi dan ada mekanisme independen yang memantau.
Peran Otoritas Palestina — kemampuan dan kemauan Otoritas Palestina untuk mengambil kendali administratif di Gaza (jika diberi mandat) akan sangat krusial.
Rekonsiliasi Hamas-Otoritas Palestina — tanpa rekonsiliasi internal, pembagian kekuasaan bisa menimbulkan konflik baru.
Keterlibatan dan dukungan internasional — bantuan pembangunan, dana, dan jaminan keamanan dari negara Arab, PBB, UE, dan AS dibutuhkan agar pemulihan berjalan.
Keputusan politik Israel — apakah Israel akan benar-benar menarik diri, menerima pemerintahan Palestina yang kuat, atau tetap mempertahankan kendali sebagian wilayah.
Dinamika wilayah & tekanan eksternal — konflik di Lebanon, Iran, aktor militan regional bisa berdampak pada stabilitas Gaza.
Jika semua unsur keberlanjutan ditegakkan (pengawasan, kesepakatan politik, kerja sama regional), ada peluang bagi Gaza untuk memulai fase pemulihan dan pembangunan. Namun, jika implementasi gagal atau satu pihak melanggar, konflik bisa kembali.
Jonathan Panikoff, Direktur Atlantic Council’s Scowcroft Middle East Security Initiative (Prakarsa Keamanan Timur Tengah Scowcroft di Dewan Atlantik), mengatakan, bahwa tekanan berkelanjutan dari Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan Turki akan sangat penting untuk memastikan Israel dan Hamas tetap berkomitmen pada rencana gencatan senjata.
“Diperlukan keterlibatan berkelanjutan dari semua pihak untuk terus maju menuju fase kedua dan ketiga, dan tidak mundur,” kata Panikoff kepada CNN.
Kesepakatan gencatan senjata ini—jika benar-benar diimplementasikan—menjadi titik balik yang berpotensi mengakhiri perang berkepanjangan di Gaza. Peran Donald Trump sebagai mediator sangat strategis dan mendapat sorotan besar. Respons dari Hamas, Otoritas Palestina, dan negara Arab mencerminkan harapan yang tinggi, namun juga keraguan mendalam terhadap komitmen implementasi.
Masa depan Gaza kini berada di persimpangan: bisa menuju pemulihan dan stabilitas jika perjanjian dijalankan, atau kembali ke siklus konflik jika implementasi gagal. (Oce, dari berbagai sumber)
