Kapolda Riau Jamin Kelancaran Distribusi Logistik untuk Rakyat
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda menindaklanjuti perintah Kapolri pada video conference, Kapolri Jenderal Idham Aziz kepada seluruh Kapolda se-Indonesia 23 April lalu.
''Polri bersinergi dengan pemda tingkat 1 dan 2 serta TNI dalam mengurus masyarakat yang terdampak COVID-19,'' kata Agung.
Dari hasil vicon tersebut, ada delapan direktif Kapolri yang disampaikan. Pertama pastikan distribusi logistik kebutuhan masyarakat aman dan lancar serta Polri wajib mengamankan distribusi bantuan sosial. Baik jumlah, sasaran dan kualitasnya sesuai dengan program pemerintah.
Kedua, kebijakan pemberlakuan PSBB agar ditindaklanjuti dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif, humanis. Penegakan hukum alternatif terakhir.
Ketiga, melibatkan, TNI dan stakeholder lain dan semua kegiiatan kemasyarakatan.
Keempat, dalam setiap operasi Kepolisian tidak lagi menggunakan istilah Siaga I, tetapi kesiapsiagaan.
Kelima, dilarang menggunakan kata tembak ditempat dan tidak ada penyiapan penembak jitu (sniper). Namun, jika membahayakan keselamatan masyarakat dan anggota maka lakukan tindakan tegaz dan terukur.
Kemudian, keenam, patuhi maklumat Kapolri dimulai dari diri sendiri dan keluarga.
Lalu poin ketujuh, hasil Ratas 23 April 2020, memutuskan penundaan PON di Papua menjadi Oktober 2021, anggaran pengamanan PON dialokasikan ke penanganan COVID-19.
Poin kedelapan, Kapolri meminta. Polri melalui Bhabinkamtibmas melakukan penyisiran dan pendataan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bansos. Untuk itu, setiap Polres menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya untuk bisa membantu segera apabila ada masyarakat yang belum mendapatkan bansos.
Menyikapinya, Kapolda mengatakan, bagi yang belum mendapat Bansos silakan melapor ke RT setempat.
Karena menurutnya, penyaluran sembako di Riau ada mekanisme yang mengatur.
''Kalau belum dapat silahkan lapor ke RT. Nanti akan ada mekanisme penyalurannya,'' sebut Kapolda.
Untuk memperlancar distribusi sembako ini, pihaknya akan bantu bersama pemda tingkat 1 dan pemda tingkat 2, serta relawan lainnya.
''Caranya, kita akhiri polemik ini untuk turun langsung ke lapangan menyelesaikannya,'' pungkasnya. ***
